• (0267) 4201-234
  • (0267) 4201-234
  • info@dprd-karawang.go.id

Tata Tertib Anggota Dewan

Penjelasan tata tertib di DPRD Kabupaten Karawang

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

 

Menimbang :

  1. bahwa efektivitas fungsi DPRD Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pemerintahan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan dalam rangka peningkatan fungsi dan peran sesuai tanggung jawab lembaga, perlu diatur dalam peraturan tata tertib;
  2. bahwa sehubungan telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai lembaga kelegislatifan belum terakomodirnya beberapa hal, maka untuk kelancaran tugas para Anggota DPRD Kabupaten Bandung perlu dilakukan penyesuaian;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Bandung tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5246);
  6. Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);